MEDAN, 4 NOVEMBER 2026
Ketua DPP SATGAS GNI (Satuan Tugas Generasi Negarawan Indonesia), Makhyaruddin Dalimunthe, ST, menyampaikan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pemerintah dalam upaya mengungkap secara menyeluruh dugaan kasus penyadapan ilegal yang disebut-sebut menyasar sejumlah pejabat negara dan tokoh publik.
Dalam keterangannya saat dijumpai awak media di Kota Medan, Rabu (4/11/2026), Makhyarruddin menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Menurutnya, apabila benar terjadi tindakan penyadapan tanpa kewenangan dan tanpa prosedur hukum yang sah, maka persoalan tersebut merupakan masalah serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, tindakan semacam itu berpotensi mengancam privasi, keamanan komunikasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Kami dari DPP SATGAS GNI memberikan dukungan penuh kepada Polri dan Pemerintah untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas. Jangan hanya berhenti pada pihak-pihak yang diduga terlibat di lapangan. Apabila terdapat aktor intelektual, pihak yang memerintahkan, mendanai, memfasilitasi, ataupun pihak lain yang memiliki keterkaitan, semuanya harus ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Makhyaruddin.
DESAK PENGUNGKAPAN AKTOR DI BALIK KASUS
Makhyarruddin menilai bahwa pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari asal-usul dugaan penyadapan, alat dan teknologi yang digunakan, pihak yang memberikan perintah, hingga kemungkinan adanya jaringan atau kepentingan tertentu di balik peristiwa tersebut.
Ia juga meminta agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada pengungkapan nama-nama yang telah disebut dalam proses penyidikan, melainkan terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang relevan.
Menurutnya, transparansi dalam penanganan perkara sangat penting agar tidak muncul spekulasi, kesimpangsiuran informasi, maupun persepsi adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
DUKUNG POLRI MENJAGA MARWAH INSTITUSI NEGARA
Lebih lanjut, Ketua DPP SATGAS GNI tersebut menyatakan bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Indonesia.
Ia berharap penanganan perkara ini menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme aparat, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
"Negara tidak boleh kalah oleh tindakan yang melanggar hukum. Siapa pun orangnya, apa pun jabatan dan kedudukannya, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.
MENGINGATKAN PENTINGNYA ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Makhyarruddin juga mengingatkan masyarakat agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disebut dalam suatu perkara tetap memiliki hak hukum dan harus dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ia berharap seluruh pihak menghormati proses penyelidikan, penyidikan, serta mekanisme peradilan yang berlaku.
DPP SATGAS GNI, lanjutnya, akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan bangsa serta negara.
SERUAN UNTUK MENJAGA PERSATUAN NKRI
Menutup keterangannya, Makhyarruddin Dalimunthe, ST, mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional.
Ia menegaskan bahwa persoalan hukum harus diselesaikan melalui jalur konstitusional, bukan melalui fitnah, penghakiman sepihak, ataupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
"Tujuan kita bukan menjatuhkan seseorang, melainkan memastikan kebenaran terungkap, keadilan ditegakkan, dan negara tetap kuat. Kami mendukung Polri dan Pemerintah agar kasus ini dibuka secara terang-benderang demi menjaga kehormatan institusi negara dan keutuhan NKRI," tutupnya.
DPP SATGAS GNI
SATUAN TUGAS GENERASI NEGARAWAN INDONESIA
Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa tebang pilih merupakan fondasi kuat bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(TIM/RED)
0 Komentar